FOCUS DISCUSSION GROUP (FGD) ASESMEN TATA KELOLA TIK LIPI – PENYUSUSANAN MASTER PLAN TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN LIPI

Kamis 9 Juli 2015 di Auditorium lantai 2, Gedung Widya Graha – LIPI dilaksanakan kegiatan FGD Asesmen Tata Kelola TIK dengan tema ‘Penyusunan Master Plan Tata Kelola Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) di Lingkungan LIPI’. Pelaksanaan FGD dimulai dengan laporan dari ketua panitia pelaksana yaitu Amas, MM selaku Kepala Biro Umum. Didalam laporannya beliau menyampaikan bahwa kegiatan FGD ini adalah lanjutan dari pelaksanaan asesmen sebelumnya yaitu asesmen antara konsultan dengan pimpinan setingkat eselon 1, eselon 2, eselon 3 dan kepala satuan kerja (satker) serta hari ini dengan para pengelola informasi dari masing-masing satker. Asesmen ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas TIK di setiap satker dan internalisasi sistim serta aplikasi program dengan membuat master plan yang terintegrasi antar semua satker di lingkungan LIPI. 

 Selanjutnya kegiatan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Utama LIPI yaitu Dr. Siti Nuramaliati Prijono yang didalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa TIK menjadi salah satu indikator penilaian birokratif suatu lembaga yang sifatnya efektif dan efesien baik dari segi anggaran maupun waktu. Kemudian beliau juga menyampaikan bahwa perlu diadakan kebijakan tentang pengelolaan TIK yang baik di lingkungan LIPI, karena melalui TIK proses penyampaian informasi dan pelayanan publik dapat lebih terintegrasi dan terdokumentasi dengan baik. Disamping itu menurut beliau TIK adalah sebagai salah satu strategi untuk mengubah budaya kerja pegawai agar lebih disiplin dan sistematis.

Pada sesi 1 ditampilkan pemaparan mengenai pengantar tentang assessment positioning TIK yang disampaikan oleh Hendry Christanto selaku konsultan TIK LIPI yaitu dari Value Alignment Advisory-VA2. Didalam paparannya disampaikan bahwa melalui kebijakan pemerintah mengenai E-Government (yaitu pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan sistem elektronik untuk administrasi pemerintahan dan pelayanan publik) mengharuskan LIPI memiliki grand design untuk melakukan pelayanan informasi berbasis IT. Oleh sebab itu pengelolaan TIK di lingkungan LIPI harus lebih terintegrasi terutama diantara satker-satker yang ada. Pengembangan network, SDM, SOP dan kebijakan adalah proses penentuan positioning TIK di suatu lembaga. Begitu juga halnya dengan dimensi sistem dan teknologi informasi yang biasanya terbentuk melalui tiga indikator penting, yaitu strategis, teknis dan operasional. IT Governance tidak terlepas dari 5 persiapan yaitu strategic alignment, value delivery, resource management, risk management dan performance mesurement. Kesemua proses ini adalah latar belakang penyusunan master plan IT yang mampu meningkatkan peran TIK sebagai salah satu nilai tambah bagi lembaga.

Selanjutnya pada sesi ke 2, peserta FGD dibagi menjadi dua kelompok dimana masing-masing kelompok mendiskusikan secara terfokus mengenai pengukuran persepsi penggunan layanan TIK pada unit kerja, kebutuhan apa saja yang diperlukan pada layanan TIK, bagaimana prosedur dan pemanfaatan TIK di unit kerja serta kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dan pemanfaatan TIK di unit kerja. 

Di akhir sesi dilakukan presentasi hasil diskusi masing-masing kelompok dimana melalui diskusi tersebut dapat disimpulkan bahwa dari beberapa unit kerja yang melakukan pengukuran persepsi penggunaan layanan TIK secara kualitatif dan kuantitatif didapatkan hasil bahwa penggunaan jaringan masih tidak stabil sehingga diperlukan alat pendukung TIK yang berstandar baik. Untuk prosedur dan pemanfaatan TIK di unit kerja diharapkan dibuat atau dikembangkan berdasarkan prosedur dari pusat (dan prosedur ini belum ada). Sedangkan kendala dalam pengelolaan dan pemanfaatan TIK yang paling dominan adalah sumber daya (developer) yang memiliki kompetensi di bidang IT sehingga perlu diadakan peningkatan kapasitas terhadap SDM yang ada.

Ditulis Oleh : Ranthi Bariel Putri

(Pengelola Informasi UPT Loka Pengembangan Kompetensi SDM Oseanografi Pulau Pari - LIPI)

EXPERT WORKSHOP MEGA URBAN DISASTER RESPONSE – THE ROLE OF SELF ORGANIZATION IN THE AFTERMATH

Selasa 7 Juli 2015 di ruang pertemuan lantai 7, Gedung Widya Graha – LIPI dilaksanakan kegiatan expert workshop dengan tema ‘Mega Urban Disaster Response-The Role of Self Organization in The Aftermath’. Expert workshop yang difasilitatori oleh Pusat Penelitian Kependudukan – LIPI ini bertujuan untuk melihat solusi stategis dalam meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap bencana lingkungan di mega urban yang berfokus pada pengorganisasian swadaya antar komunitas terpapar bencana. Melalui kerjasama University of Cologne (Jerman) dan Universitas Gajah Mada (Yogyakarta) dengan LIPI diharapkan dapat dilakukan riset/kajian untuk menyiasati tantangan yang dihadapi dalam penanggulangan dan peningkatan respons masyarakat terhadap risiko bencana di wilayah mega urban, (yaitu) DKI Jakarta.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Dr. Herry Yogaswara selaku Kepala Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian, Puslit Kependudukan – LIPI. Didalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa kerjasama yang terjalin dapat mendukung penelitian terutama dikelompok peneliti kependudukan dan lingkungan. Kemudian beliau juga menyampaikan bahwasanya mega urban di Indonesia, semestinya bukan hanya DKI Jakarta saja yang perlu dilakukan pengkajian, namun juga kota besar lain seperti Medan, Semarang, Banjarmasin, Makasar, dan kota besar lain di belahan Indonesia.

Selanjutnya Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri, Fakultas Geografi, UGM yaitu Dr. Dyah Rahmawati Hizbaron didalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan expert workshop ini dilakukan sebagai ajang sharing antar stakeholder atau para pelaku PRB untuk mengkolaborasikan persepsi konsep kajian yang dihasilkan dengan kejadian faktual yang ditemukan di lapangan. Menurut beliau hal tersebut penting dilakukan agar kajian yang dilakukan mendapat hasil yang lebih representatif sehingga mempermudah proses diseminasi ke multi pihak dalam peningkatan upaya pengurangan risiko bencana di wilayah mega urban.

Pada sesi 1 ditayangkan hasil riset yang dilakukan Gerrit Peters peneliti geografi dari University of Cologne mengenai respons masyarakat mega urban terhadap bencana. Gerrit memaparkan latar belakang riset dimulai dari pemilihan DKI Jakarta sebagai salah satu wilayah mega urban yang memiliki tingkat risiko tinggi di Indonesia. Fenomena risiko bencana sosial hingga bencana alam dan lingkungan seperti konflik sosial, kawasan kumuh miskin, kekerasan, ancaman teroris, kecelakaan lalu lintas hingga kebakaran dan banjir menjadi tantangan pelik yang dihadapi oleh para stakeholder dalam melihat respon masyarakat terhadap bencana. Pada workshop ini Gerrit mengharapkan mendapat feedback opini atau persepsi stakeholder sebagai data pendukung hasil riset yang telah didapatkan. Dimulai dari apa saja spesifikasi tantangan yang dihadapi, bagaimana kapasitas masyarakat dalam menanggapi bencana hingga bagaimana solusi strategis untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat. Melalui diskusi sesi 1 didapatkan kesimpulan bahwa tantangan paling tinggi yang dihadapi masyarakat urban adalah perbedaan persepsi masyarakat terhadap bencana yang dapat dikaitkan dengan pengaruh faktor pendidikan, ekonomi, sosial, budaya hingga politk. Sedangkan kapasitas masyarakat terhadap respon bencana dinilai cukup baik terutama untuk penanggulangan bencana banjir karena sosialisi dan informasi melalui moda televisi mudah didapatkan oleh masyarakat. Begitu pula dengan peningkatan pengetahuan masyarakat dinilai sangat potensial karena sudah adanya upaya pemerintah dan stakeholder terkait memberikan ruang belajar yang fasilitatif dan terkoordinasi.

Pada sesi 2 dilanjutkan dengan penayangan hasil riset yang dilakukan Laksmi Rachmawati,dkk dari Puslit Kependudukan – LIPI tentang persepsi risiko dan komunikasi risiko banjir Jakarta. Laksmi menyampaikan bahwa riset ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam mengambil keputusan apa yang harus dilakukan jika terjadi bencana berdasarkan sosial demografi, pengalaman dan media informasi. Melalui riset ini disimpulkan bahwa terdapat perbedaan persepsi masyarakat terhadap bencana dari tahun ke tahun dan komunikasi risiko mempengaruhi nilai potensial masyarakat dalam pengambilan keputusan saat terjadi bencana.

Expert workshop ditutup secara resmi oleh Gerrit Peters dari University of Cologne yang didalam penuturan penutupnya disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama, kontribusi dan partisipasi aktif dari perwakilan lembaga diantaranya LIPI, UGM, BPBD Propinsi DKI Jakarta, Jakarta Rescue, Simeru Riset Institute, Dompet Dhuafa dan Mercy Corps. Diakhir sesi seluruh peserta expert workshop melakukan foto bersama.

Ditulis Oleh : Ranthi Bariel Putri

(Pengelola Informasi UPT Loka Pengembangan Kompetensi SDM Oseanografi Pulau Pari - LIPI)

WORKSHOP PENGELOLAAN DAN PELAPORAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN LIPI

Rabu 1 Juli 2015 di ruang pertemuan lantai 1, Gedung Konservasi Bogor – LIPI dilaksanakan kegiatan workshop pengelolaan dan pelaporan informasi publik di lingkungan LIPI. Kegiatan ini difasilitatori oleh Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas (BKHH) dengan tujuan untuk mendukung pengelolaan informasi krusial dan informasi publik serta melakukan penyatuan pemahaman antar satuan kerja (satker) dalam mengelola informasi sehingga dapat diakses oleh publik.

Kegiatan ini diawali dengan sambutan dari Dr. Siti Nuramaliati selaku Kepala BKHH yang didalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa UU No.14/2008 menjadi salah satu landasan keterbukaan informasi sebagai pelayanan publik. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) telah dibentuk untuk setiap satker agar memudahkan akses semua satker di lingkungan LIPI. BKHH adalah fasilitator utama bagi PPID satker dalam mengelola informasi yang memenuhi standarisasi agar sampai ke publik. Telah menjadi salah satu action plan bagi LIPI untuk mampu melakukan pengelolaan informasi sistem online sebagai layanan publik yang mudah, cepat, tepat dan akurat. Pembenahan sistem selalu dilakukan secara bertahap berdasarkan laporan, informasi dan evaluasi baik dari pusat dan maupun dari masing-masing satker.

Selanjutnya acara dibuka secara resmi oleh Sekretaris Utama – LIPI yaitu Dr. Siti Nuramaliati Prijono dimana beliau menyampaikan bahwa LIPI sebagai badan publik yang semestinya menyediakan informasi yang akurat kepada publik serta melakukan klasifikasi dan pendataan untuk pelaporan yang transparan dan akuntabel. Beliau juga menyampaikan bahwa diperlukan proses evaluasi untuk mengetahui permasalahan dan kekurangan pelaksanaan pengelolaan layanan informasi publik di lingkungan LIPI.

Sesi 1 pemaparan tentang sistem pelaporan layanan informasi publik dalam mendukung reformasi birokrasi yang dipaparkan oleh Ketua Komisi Informasi Pusat RI, yaitu Abdulhamid Dipopramono. Dalam pemaparannya beliau menyampaikan bahwa pada saat ini pemerintah sudah berada pada era platform pemerintahan terbuka sebagai pendukung good government. Pemerintahan yang terbuka adalah pemerintahan yang tidak lepas dari pengawasan dan keterlibatan masyarakat. Dalam prinsip good government dibutuhkan partisipasi masyarakat, penegakan hukum, transparansi informasi yang akurat, akuntabilitas laporan publik, pengawasan dan kontrol badan publik sebagai penentu kebijakan. Sedangkan dalam sistem pelaporan informasi, badan publik akan membuat atau menyediakan laporan yang berisikan tentang penganggaran, kendala eksternal dan internal, rekomendasi (progres/ grafik), rencana tidak lanjut dan rekomendasi lengkap.

Sesi ke 2 dilanjutkan dengan pemaparan pembelajaran pengelolaan dan pelaporan informasi publik di lingkungan Kementerian Perindustrian yang disampaikan oleh Kepala Bidang Informasi dan Pelayanan Publik. Dilanjutkan dengan pembelajaran pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan BATAN yang disampaikan Kepala Biro Humas. Melalui pemaparan dari ke-dua lembaga tersebut disimpulkan bahwa PPID dikelola dengan baik dan serius, sehingga hal ini dapat dijadikan contoh oleh LIPI. 

Kegiatan ditutup secara resmi oleh Dr. Siti Nuramaliati (Kepala BKHH) yang pada pesan penutupnya menyampaikan bahwa dari kegiatan workshop ini didapatkan catatan untuk perbaikan keterbukaan informasi publik (KIP) online di lingkungan LIPI. Dapat dipetakan tantangan pengelolaan dan pelaporan informasi adalah pada peran PPID, website KIP dan data layanan informasi dari satuan kerja.  

Ditulis Oleh : Ranthi Bariel Putri

(Pengelola Informasi UPT Loka Pengembangan Kompetensi SDM Oseanografi Pulau Pari - LIPI)